Redaksi
Sindonewsjateng.com | Jakarta – Indonesia ( 08 / 05 / 2026 )
Rencana dari pemerintah pusat melalui beberapa kementerian yang bersinergi yakni Sekolah Rakyat yang sempat me njadi berita menggemparkan di seluruh penjuru Nusantara .
Mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ( Kemensos RI ) melakukan tindakan – tindakan ,
Adapun diantaranya :
* mulai memperketat pengawasan internal terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Langkah itu ditunjukkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mendatangi Gedung Merah Putih KPK bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan jajaran pejabat Kemensos, Jumat 8 Mei 2026.
Kedatangan pimpinan Kemensos sejak pagi itu bukan terkait pemeriksaan hukum, melainkan konsultasi mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan program sosial pemerintah berjalan transparan serta terhindar dari potensi penyimpangan anggaran.
Ada juga statement yang terlontar dari Gus Ipul agar memberikan ruang dan waktu kepada pihak Komisi Pemberantas Korupsi tentang transparansi .
Gus Ipul menegaskan pihaknya ingin membangun pola kerja terbuka sejak awal pelaksanaan program tahun 2026. Menurut dia, pengawasan tidak boleh dilakukan setelah masalah muncul, melainkan harus dimulai sejak tahap perencanaan pengadaan.
Kami datang untuk meminta arahan, masukan, sekaligus pengawasan agar seluruh proses pengadaan di Kemensos berjalan sesuai aturan,” ujar Gus Ipul di kompleks KPK Jakarta.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pemerintah disebut tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan operasional, mulai dari perlengkapan siswa hingga fasilitas penunjang pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Sorotan publik belakangan mengarah pada pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat yang sempat ramai dibahas di media sosial. Kemensos memastikan seluruh proses pengadaan akan dibuka secara transparan dan dapat diawasi banyak pihak.
Gus Ipul menilai keterlibatan lembaga pengawas seperti KPK, BPK, hingga BPKP penting untuk menjaga kredibilitas program sosial pemerintah. Ia tidak ingin program yang dirancang untuk masyarakat kecil justru tercoreng akibat praktik korupsi atau permainan proyek.
Menurutnya, Kemensos juga membuka ruang bagi lembaga non-pemerintah dan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pengadaan barang dan jasa. Pendekatan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen membangun tata kelola anggaran yang akuntabel.
“Kami ingin semua proses bisa dipantau bersama agar program berjalan bersih dan tepat sasaran,” katanya.
Sebelumnya, Gus Ipul memang telah menyampaikan rencana konsultasi dengan pimpinan KPK sejak beberapa hari lalu. Dalam agenda itu, Kemensos membawa data serta perkembangan pengadaan kebutuhan Sekolah Rakyat yang kini mulai memasuki tahap pelaksanaan.
Langkah proaktif Kemensos mendatangi KPK dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat sistem pencegahan korupsi di sektor bantuan sosial dan pendidikan masyarakat. Di tengah tingginya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara, transparansi menjadi faktor penting menjaga kepercayaan masyarakat.
Penulis : Susmono ( Ramsus )
Sumber Berita : Link Resmi Kementerian Sosial RI / Tim Humas Kemensos RI
