Redaksi
Pemalang, SindoNewsJateng.com – Puluhan pedagang yang selama bertahun-tahun mencari nafkah di sekitar SMKN 1 Pemalang kini harus menelan kekecewaan mendalam. Hal itu terjadi setelah pihak sekolah mengeluarkan instruksi tegas yang melarang seluruh siswa membeli jajanan di luar area sekolah.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SMKN 1 Pemalang kepada para orang tua siswa dan didukung penuh oleh jajaran tenaga pendidik. Namun, keputusan ini memicu keresahan para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup dari berjualan di sekitar lingkungan sekolah, termasuk area depan Taman Patih Sampun.
Para pedagang mengaku kebijakan ini diambil sepihak tanpa adanya dialog terlebih dahulu. Mereka menilai pihak sekolah tidak menunjukkan itikad baik untuk mencari solusi bersama. “Kami sudah puluhan tahun berjualan di sini untuk menafkahi keluarga. Kalau dilarang seperti ini, mau makan apa anak istri kami?” keluh salah seorang pedagang kepada wartawan.
Dampak kebijakan ini langsung dirasakan para pedagang. Omzet mereka anjlok karena siswa yang biasanya menjadi pelanggan utama dilarang membeli makanan di luar sekolah. Beberapa hari lalu, puluhan pedagang mendatangi pihak sekolah untuk meminta penjelasan. Namun, pertemuan tersebut hanya dihadiri Humas SMKN 1 Pemalang. Kepala sekolah, Drs. Susilohadi, S.Pd, dikabarkan tengah menjalani pengobatan di rumah sakit.
Lewat pesan WhatsApp, Susilohadi kemudian mengundang para pedagang untuk bertemu pada Rabu (3/9/2025) usai jam pembelajaran. Dalam pertemuan itu, pihak sekolah tetap bersikukuh mempertahankan kebijakan larangan berdagang. Susilohadi menegaskan, keputusan ini diambil untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama terkait masalah sampah yang belum tertangani dengan baik di Kabupaten Pemalang.
“Kami sudah instruksikan siswa untuk tidak jajan di luar sekolah demi kebaikan bersama,” tegasnya.
Namun, alasan tersebut dianggap tidak memuaskan oleh para pedagang. Mereka menilai kebijakan itu tidak adil dan merugikan banyak pihak. “Ini tidak ada mufakat. Kami kecewa,” ujar perwakilan pedagang. Hingga kini belum ada solusi konkret dari pihak sekolah untuk mengatasi dampak ekonomi yang dirasakan pedagang. Mereka berharap kebijakan tersebut bisa dikaji ulang agar tidak mematikan mata pencaharian warga sekitar.
