Pembaca: 699

Kabupaten Semarang|sindonewsjateng.com diguncang skandal proyek rehab gedung DPRD yang penuh kejanggalan. Setelah viral di berbagai media online, berita-berita tersebut mendadak raib, memicu tanda tanya besar di kalangan publik. Ada apa di balik penghapusan berita yang mengungkap dugaan praktik korupsi dalam proyek ini?

Proyek dengan nomor 00.3.3/BG/K.13-SP/IX/2025, yang dikerjakan oleh CV. Bangun Serasi di Kecamatan Ungaran Timur, kini menjadi sorotan tajam. Sekretaris Perkumpulan Peduli Pengadaan Barang Jasa (P3BJ), Jesaya Simarmata, mengungkapkan adanya kejanggalan sejak awal proses tender.

“Tender proyek ini dilakukan dua kali karena yang pertama gagal. Anehnya, CV Bangun Serasi yang awalnya dinyatakan gugur, justru diloloskan pada tender ulang,” ungkap Jesaya. Lebih lanjut, ia membeberkan fakta bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG002 milik perusahaan tersebut telah dicabut sejak 4 Juni 2024. “Bagaimana bisa perusahaan dengan SBU dicabut memenangkan tender?” tanyanya retoris.

P3BJ bahkan telah mengirimkan surat klarifikasi ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang pada 13 Agustus 2025, jauh sebelum kontrak ditandatangani. Namun, surat tersebut seolah diabaikan. Data terbaru dari LPJK menunjukkan bahwa CV Bangun Serasi baru mengurus perubahan SBU pada 23 Agustus 2025, setelah kontrak tender selesai.

“Ini jelas pelanggaran! SBU yang sudah dicabut tidak bisa digunakan untuk mengikuti pengadaan konstruksi,” tegas Jesaya.

Bupati dan Ketua DPRD Angkat Tangan?

Upaya konfirmasi dari tim investigasi media menemui jalan buntu. Bupati Kabupaten Semarang mengaku tidak tahu menahu soal proyek ini. “Sama sekali tidak tahu,” jawabnya singkat. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang mengaku tidak tahu menahu soal penghapusan berita. “(Saya tidak tahu kalau di-takedown mas),” ujarnya.

Ketidakpedulian dan ketidaktahuan para pejabat ini sangat disayangkan. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya bertanggung jawab dan memberikan penjelasan transparan kepada publik.

Kemana Berita Itu Pergi?

Penghapusan berita ini menimbulkan kecurigaan adanya upaya menutup-nutupi skandal yang lebih besar. Siapa yang bermain di balik layar? Mengapa berita yang mengungkap fakta penting ini harus dihapus?

Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah Kabupaten Semarang. Jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja. Usut tuntas, dan seret semua pihak yang terlibat ke pengadilan!

Redaksi berita ini masih menunggu hak jawab dari pihak-pihak terkait. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi keadilan dan kebenaran.