Redaksi
SindoNewsJateng.com, Pati – Jawa Tengah ( 05 / 3 / 2026 )
Fenomena tentang Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) yang sangat menarik sorotan ribuan pasang mata dikarenakan adanya kesalahan- kesalahan dalam menu MBG yang disajikan kepada putra- putri Indonesia .
Aksi protes yang menuntut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi muncul di beberapa daerah dalam jarak yang berdekatan. Bersamaan dengan rentetan protes masyarakat, kasus-kasus keracunan juga masih dijumpai. Apa yang dapat dibaca dari aksi warga kaum emak – emak yang berjumlah lumayan banyak di Pati.hingga turun ke jalan tentu ini menjadi pusat perhatian warga sekitar ataupun para pengguna jalan .
Di Pati, Jawa Tengah, masyarakat menuntut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbaiki menu MBG yang dianggap tidak mencerminkan besarnya anggaran.
Apabila tidak dipenuhi, warga akan kembali berdemo.
Aksi serupa turut ditemukan di beberapa daerah, membentang dari Sulawesi Selatan, Tengah, Kalimantan Barat, hingga Jawa Barat.
Desakan masyarakat bisa dirangkum menjadi satu kalimat: meminta pemerintah mengevaluasi total penyelenggara MBG.
Para ibu-ibu ( emak – emak ) bukan cuma dari Pati akan tetapi dari Yogyakarta dan kelompok perempuan menggelar protes kepada MBG didaerah lainnya .
Pada saat demo berlangsung, sejumlah daerah menghadapi keracunan massal, diduga berkat menu MBG.
Di Sumatra Utara, ambil contoh, hampir 300 siswa mengalami keracunan. Makanan yang mereka santap terkontaminasi bakteri.
Salah satu akar masalahnya ialah dapur MBG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Pengajar di Fisipol Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, mengungkapkan adanya demo dan protes terhadap MBG menunjukkan “masalah ini sudah bukan hanya polemik kebijakan.”
“Tapi, pengalaman sosial yang konkret, yang nyata. Karena saat warga turun ke jalan, artinya dampak kebijakan ini enggak hanya abstrak, melainkan nyata menyentuh pengalaman kolektif warga,” sebut Mirah.
Di sisi lain, Mirah melanjutkan, demo MBG “mengindikasikan jarak antara klaim keberhasilan yang terus diulang pemerintah” dengan “pengalaman sehari-hari masyarakat.”
Sementara dosen Fisip Universitas Airlangga, yang juga fokus pada isu politik pembangunan dan kebijakan publik, Febby Risty Widjayanto, mengutarakan kukuhnya pemerintah dalam mempertahankan MBG tak lepas dari faktor “janji politik.”
Perkembangannya, janji politik tersebut, menurut Febby, “diuji oleh publik sebagai penerima manfaat ketika program ini diimplementasikan.”
“Artinya, ketika janji politik tersebut justru menuai protes dan kritik dari publik, maka pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil,” papar Febby.
“Karena realisasi kebijakan itu bukanlah tindakan satu arah, melainkan dua arah. Kritik publik adalah ekspresi kepedulian.”
Badan Gizi Nasional (BGN), dalam menanggapi masalah yang ada, mengaku akan senantiasa mengawasi jalannya MBG di lapangan secara aktif dan ketat. Per Februari, BGN mengklaim sudah menghentikan sementara 47 SPPG yang dinilai tidak memenuhi kualitas—tergambar lewat menu yang tidak ideal.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan
Investigasi, Nanik S. Deyang, di Jakarta, Sabtu (28/02).
‘Kalau tidak berbenah, kami siap demo lagi’
Tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu (AWTB), sebagian masyarakat di Pati, Jawa Tengah, melangsungkan demonstrasi menyasar Makan Bergizi Gratis (MBG), Jum’at (27/02). Aksi demo diadakan di depan kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Kecamatan Tlogowungu.
Koordinator aksi, Agus Ribowo Setyo, mengaku demonstrasi berangkat dari keluhan masyarakat yang melihat menu MBG tidak layak, berkebalikan dengan kuantitas angka anggaran yang diberikan.
Agus menyebut dengan situasi yang bertolak belakang itu, rasanya amat “janggal.”
“Misalnya, mereka mengatakan bahwa anggaran MBG per porsi untuk setiap anak itu Rp8.000. Tapi, setelah kami cek di pasar, menu yang diberikan harganya cuma Rp5.000,” katanya kepada BBC News Indonesia, Sabtu (28/2).
Agus mendapati keadaan tersebut di dua SPPG yang berada di Tlogowungu. Mulanya, dia bersama warga yang kecewa sempat menempuh audiensi dengan pengelolaSPPG.
Namun, jalur diskusi buntu sehingga melahirkan letupan aksi protes.
Warga yang kesal menuding pengelola SPPG mengambil untung “yang berlebihan.” Alhasil, standar kualitas menu, juga kandungan gizi di dalamnya, dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
“Jadi, kami memperoleh keluhan dari warga. Sebagai [bagian] karang taruna kelompok muda di Tlogowungu, kami akhirnya menggerakkan aksi itu,” imbuhnya.
Aksi protes dihelat di salah satu SPPG saja sebab “terhalang waktu,” Agus beralasan. Meski demikian, “kedua SPPG yang didemo milik satu orang,” tegasnya.
Merespons demo, pihak SPPG menyampaikan permohonan maaf serta berjanji bakal memperbaiki pelayanan ke depannya. Sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN), selaku operator MBG, memutuskan buat menghentikan sementara kegiatan di SPPG bersangkutan—Tlogowungu 01 Pati. Evaluasi menyeluruh segera dikerjakan.
Agus dan warga yang berdemo memastikan akan terus mengawal keberlanjutan kedua SPPG tersebut sekalipun pemerintah telah menyetop aktivitas SPPG secara temporer.
Andaikata “nanti ditemukan lagi pelanggaran,” Agus meneruskan, “kami pasti datang dengan massa yang lebih besar.”
“Jadi, persoalan ini selesai tidak selesai,” tuturnya.
(Tim Redaksi)
