Purwono Banyumas
BEKASI, SINDONEWSjateng.Com– Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti seluruh pihak yang disebut dalam surat dakwaan jaksa terkait dugaan kasus suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap pengusaha Sarjan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Senin (9/3/2026). Dalam dakwaan tersebut, jaksa KPK mengungkap dugaan aliran dana suap yang berkaitan dengan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi.
Ketua Bidang Investigasi DPP IWO Indonesia, Raga Siliwangi, mengatakan bahwa sejumlah nama yang tercantum dalam dakwaan perlu segera ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, dokumen dakwaan yang dibacakan di persidangan merupakan bagian dari proses hukum resmi yang didasarkan pada alat bukti yang dimiliki penyidik.
“Jika dalam dakwaan sudah disebutkan pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana beserta nominalnya, maka hal itu patut ditindaklanjuti secara serius oleh KPK. Penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak tebang pilih,” ujar Raga dalam keterangannya.
Dalam perkara tersebut, Sarjan diduga memberikan suap kepada Bupati Bekasi periode 2025–2030, Ade Kuswara Kunang, dengan nilai mencapai Rp11,4 miliar. Dugaan pemberian uang tersebut berkaitan dengan pengaturan sejumlah paket pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
IWO Indonesia menilai bahwa kasus tersebut perlu diusut secara menyeluruh karena menyangkut proyek bernilai besar yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Berdasarkan informasi yang terungkap dalam persidangan, total nilai paket pekerjaan yang diduga terkait dengan praktik suap tersebut mencapai sekitar Rp107 miliar, termasuk proyek rehabilitasi sekolah dan pembangunan sistem drainase.
Raga menegaskan bahwa pihaknya berharap KPK dapat terus mendalami aliran dana yang terungkap dalam persidangan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang diduga ikut menerima keuntungan dari praktik tersebut.
“IWO Indonesia akan terus mengawal proses hukum ini sebagai bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan,” katanya.
Menurutnya, penanganan kasus korupsi yang menyangkut proyek infrastruktur daerah harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik serta pelayanan kepada masyarakat.
Redaksi
