Pembaca: 1,023

https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared

Purbalingga, SINDO NEWS — Purbalingga kembali menjadi perhatian setelah kritik keras dari Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, mengenai pola komunikasi Bupati dengan lembaga mitra kerja. Setelah delapan bulan masa pemerintahan berjalan, ia menilai hubungan eksekutif dengan DPRD maupun Forkopimda berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan belum menunjukkan upaya perbaikan. Adi menyebutnya sebagai situasi “sangat buruk” yang dapat menghambat stabilitas kebijakan daerah.

Menurut Adi, komunikasi antar lembaga bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi penting bagi efektivitas pemerintahan. Lemahnya koordinasi berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam perumusan kebijakan, memperlambat realisasi program, dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan masukan terbuka yang seharusnya dijawab secara objektif oleh pemerintah daerah demi menjaga informasi publik tetap berimbang.

Di sisi lain, Pemkab Purbalingga turut menuai sorotan setelah adanya izin tampilnya sponsor rokok di area publik yang berdekatan dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan institusi pendidikan. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan aturan pembatasan promosi produk tembakau dan dianggap mengabaikan upaya perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Sejumlah pengamat menilai rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan lemahnya konsolidasi internal dalam tubuh pemerintah daerah. Menurut mereka, hambatan pembangunan tidak selalu disebabkan oleh masalah anggaran, tetapi lebih sering muncul dari kurangnya keselarasan visi dan koordinasi antar pemangku kebijakan.

Upaya media untuk meminta keterangan resmi dari pemerintah daerah justru menemui jalan buntu. Sejak awal proses konfirmasi dilakukan, permintaan keterangan dialihkan dari Ajudan Bupati ke Kepala Bagian Perekonomian, kemudian diarahkan lagi ke Prokompim. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun pihak yang memberikan respons, sehingga publik tidak mendapatkan kejelasan mengenai sikap resmi pemerintah.

Isu tersebut turut dibahas dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada Jumat malam, 14 November 2025, di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan itu menegaskan perlunya penyelarasan langkah pembangunan daerah dan pembenahan tata kelola pemerintahan.

Kritik dari DPRD kini menjadi penanda kuat bahwa terdapat persoalan mendasar yang harus segera diatasi. Pemerintahan yang solid, konsisten, dan terbuka terhadap koreksi dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar agenda pembangunan di Purbalingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.