Redaksi
Purbalingga,SINDONEWS — Advokat Rasmono, S.H. menggelar pertemuan dengan jajaran DPRD Kabupaten Purbalingga di kediaman Tenny Juliawaty, S.E., Ketua Partai Golkar Purbalingga, pada Senin (17/11/2025). Ketua DPRD Bambang Irawan, S.H. hadir dalam diskusi yang kemudian berkembang menjadi pembahasan serius mengenai efektivitas pembangunan daerah dan tantangan pemerataan kebijakan publik.
Agenda yang semula direncanakan sebagai silaturahmi itu berubah menjadi ruang dialog yang menyinggung berbagai persoalan mendasar. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, kualitas pelayanan publik yang belum merata, serta lambannya sejumlah program strategis menjadi sorotan utama selama pembahasan berlangsung. Atmosfer pertemuan memperlihatkan adanya dorongan kuat dari berbagai pihak untuk melihat perubahan yang lebih konkret.
Rasmono menghadirkan pandangan kritis berdasarkan pengalaman profesionalnya dalam menangani perkara hukum dan memantau implementasi kebijakan daerah. Beliau menilai bahwa Purbalingga membutuhkan arah pembangunan yang lebih tegas dan konsisten, terutama dalam mengatasi persoalan yang selama ini menghambat pemerataan kesejahteraan.
Menurutnya, pembangunan seharusnya tidak berhenti pada laporan atau seremoni formal. Beliau mengingatkan bahwa masyarakat menuntut perubahan nyata yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. “Masyarakat tidak butuh seremonial, mereka butuh bukti,” ujar Rasmono, menegaskan pentingnya hasil yang dapat diukur dari setiap kebijakan pemerintah.
Selain itu, beliau mengkritisi adanya kebijakan yang dinilai masih lambat berkembang dan belum menyentuh persoalan prioritas, khususnya di wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Beliau menyerukan agar pembangunan tidak dikendalikan oleh kepentingan golongan tertentu, melainkan diarahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam pertemuan tersebut, Rasmono mengajak DPRD memperkuat sinergi demi menghadirkan gebrakan baru yang lebih progresif. Beliau menekankan perlunya pengawasan anggaran secara transparan serta percepatan program yang memiliki dampak langsung pada masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, pemerataan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.
“Purbalingga memiliki persoalan yang bisa diselesaikan apabila ada keberanian untuk melangkah. Infrastruktur yang tersendat, layanan publik yang belum maksimal, hingga minimnya inovasi kebijakan harus segera dievaluasi bersama,” ungkap Rasmono.
Dialog tersebut akhirnya membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara profesi hukum dan lembaga legislatif. Diskusi yang berlangsung intens itu menjadi sinyal bahwa kebutuhan untuk memperbaiki arah pembangunan daerah semakin mendesak.
Rasmono menutup pertemuan tersebut dengan harapan bahwa kerja sama lintas sektor dapat mempercepat hadirnya perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ia menyatakan kesiapannya untuk ikut mengawal kebijakan daerah agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Dengan penekanan pada evaluasi dan sinergi, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan warga Purbalingga.
Purwono Banyumas
