Purbalingga|sindonewsjateng.com, (Rabu 11 Juni 2025) Sebuah skandal penipuan online yang melibatkan warga negara asing tengah mengguncang Kabupaten Purbalingga. AFR (29), anak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Desa Pengempon, Kecamatan Kejobong, menjadi pusat perhatian setelah diduga melakukan penipuan lintas negara melalui platform Facebook. Modus operandi yang digunakan terbilang licin: menawarkan suku cadang sepeda motor secara online, menerima pembayaran, namun mangkir dari kewajiban pengiriman. Korbannya? Bukan hanya dari dalam negeri, melainkan tersebar luas hingga ke Filipina, Spanyol, dan Kanada.
Kejadian ini bukan sekadar penipuan biasa. Ini adalah cerminan kegagalan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memprihatinkan. Bagaimana seorang anak PNS, yang seharusnya menjadi contoh teladan, justru diduga terlibat dalam kejahatan terorganisir yang merugikan banyak pihak, khususnya warga negara asing yang mungkin tidak memiliki akses mudah untuk menuntut keadilan di Indonesia? Keberadaan AFR yang sulit dihubungi, bahkan setelah upaya klarifikasi dari media massa, semakin memperkuat kecurigaan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang keterlibatan pihak lain. Apakah ada jaringan yang lebih besar di balik kasus ini?
Kejadian ini pertama kali tercium pada tahun 2023, ditandai dengan surat pernyataan AFR yang menjanjikan pengembalian dana secara mencicil. Namun, janji tersebut terbukti hanya sebagai sandiwara. Pada tahun 2024, penipuan kembali terjadi, dengan korban terbaru dari Filipina melaporkan kehilangan sebagian besar pesanan suku cadang. Kegagalan aparat desa dan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan awal menjadi bukti lemahnya koordinasi dan responsibilitas dalam menangani kejahatan online. Sikap pasif yang hanya menunggu laporan resmi, sementara bukti-bukti sudah bertebaran di media sosial, menunjukkan kurangnya proaktifitas dalam melindungi warga negara, baik warga Indonesia maupun warga negara asing yang menjadi korban.
Lebih memprihatinkan lagi adalah minimnya informasi yang didapat dari pihak berwenang. Pernyataan Kapolsek Kejobong IPTU Amirudin (11/06/2025) yang terkesan normatif dan kurang tegas, hanya mengimbau masyarakat untuk waspada, tanpa menunjukkan komitmen nyata untuk mengusut tuntas kasus ini. Apakah ini berarti aparat penegak hukum lebih mementingkan citra daripada keadilan? Apakah kasus ini akan berakhir begitu saja tanpa adanya penyelidikan yang menyeluruh dan tuntas?
Kasus ini bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga masalah moral dan integritas. Bagaimana mungkin seorang anak PNS, yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, dapat melakukan tindakan yang begitu tidak terpuji? Ini menunjukkan celah besar dalam sistem pendidikan dan nilai-nilai moral di masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum, pengawasan, dan pendidikan moral di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah akan semakin tergerus jika kasus ini tidak ditangani secara serius dan transparan. Kita menuntut keadilan bagi para korban dan tindakan tegas terhadap pelaku, tanpa memandang status sosialnya. Diamnya aparat hukum hanya akan memberi ruang bagi kejahatan serupa untuk terus berulang. Ini adalah aib bagi Purbalingga dan Indonesia.
